Buruh: Di Sini Masih Banyak Pengangguran, Kenapa Terima Buruh dari Luar Negeri?

Buruh: Di Sini Masih Banyak Pengangguran, Kenapa Terima Buruh dari Luar Negeri?

Kaum buruh risau dengan kehadiran program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Karena tidak siap, mereka merasa akan kalah bersaing dengan buruh-buruh dari negara-negara Asean yang datang membanjiri posisi-posisi empuk di perusahaan-perusahaan minim paham nasionalis. 

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara, Willy Agus Utomo menegaskan pihaknya menolak MEA. 

"MEA justru akan membuat buruh di Sumut kalah bersaing dengan buruh dari negara-negara Asean. Di sini saja masih banyak pengangguran, kenapa harus menerima buruh dari luar negeri untuk bekerja di sini?” kata Willy, Rabu (13/1/2016). 

Menurut dia, masih banyak perusahaan-perusahaan lokal yang belum siap menghadapi MEA. Misalnya, perusahaan menengah ke bawah, tentu akan kalah saing dengan perusahaan-perusahaan besar dari Asean. 

“Pasar bebas juga akan mengganggu dunia usaha. Pemprov dan DPRD Sumut belum melakukan sosialisasi tentang MEA kepada buruh dan perusahaan sehingga masih banyak perusahaan dan buruh di Sumut yang tidak tahu apa itu MEA,” ujar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan ini. 

Para buruh tidak diberi pelatihan kerja dan disertifikasi. Padahal, lanjutnya, pemerintah daerah Sumut seharusnya membuat pelatihan kerja agar buruh siap bersaing dengan buruh asing. 

FSPMI Sumut mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah Sumut dan DPRD Sumut. 

"Mereka hanya meresmikan monumen MEA, tapi tidak mempersiapkan secara keseluruhan tindakan menghadapi MEA. Apa langkah untuk mengantisipasi datangnya buruh dan perusahaan asing di Sumut,” tambahnya. 

Buruh yang merasakan dampak langsung diberlakukannya MEA. Dia berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah konkrit yang dapat melindungi masyarakat, seperti skema perlindungan sektor tenaga kerja dan membatasi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. 

“Sepanjang pemerintah tidak membuat skema yang jelas, berarti pemerintah dinilai tidak jelas memberikan perlindungan terhadap sektor tenaga kerja. Ini musibah besar yang akan terjadi di Indonesia,” tegasnya.

sumber